SATELITNEWS.ID, SERANG–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan melakukan rasionalisasi anggaran, hingga menghapus sejumlah kegiatan yang bersifat seremonial dan kurang penting di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu dilakukan, menyikapi adanya penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bulan Mei 2020 sebesar 35 persen, oleh Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Fairu Zabadi mengatakan, untuk DAU semula pagu anggarannya mencapai Rp 1,126 Triliun. Kemudian ada penurunan pagu, berdasarkan PMK Kementerian Keuangan menjadi Rp 1,030 Triliun.
Selanjutnya kata Fairu, karena Pemkab Serang terkena penundaan pencairan 35 persen dari DAU yang seharusnya diterima pada bulan Mei sebesar Rp 81,559 Miliar, hanya ditransfer ke RKUD sebesar Rp 53,209 Miliar.
Penundaan dilakukan, karena Pemkab Serang belum menyampaikan laporan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri. “Sehingga DAU Kabupaten Serang tertunda 35 persen. Penundaan tersebut, akan ditransfer kembali setelah laporan penyesuaian APBD disampaikan ke Kemenkeu dan Depdagri,” ujarnya, Senin (4/5).
BacaJuga :
Ia menuturkan, dengan adanya penundaan tersebut tentu berdampak pada kegiatan OPD. “Ya berdampak. Jelas dampak kegiatan di OPD, harus menyesuaikan kembali. Kita berharap, minggu ini sudah dapat kita sampaikan laporannya,” tuturnya.
Sementara, Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa mengatakan, dengan adanya penundaan DAU oleh pemerintah pusat tersebut pihaknya harus menyesuaikan atau mereview kembali anggaran di OPD. “Kecuali yang sudah jadi target RPJMD, kita usahakan maksimal karena ini tahun terakhir, kita upaya target terpenuhi,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam hal ini Pemda harus bijak menyikapi penundaan tersebut. Yakni dengan cara menghilangkan beberapa kegiatan yang sifatnya ceremonial dan tidak mendesak, kemudian perjalan dinas juga dihilangkan karena tidak mungkin dapat dilakukan dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Itulah tadi kita merasionalkan rencana belanja masing-masing OPD, seperti perjalanan dinas yang sifatnya seremoni dan tidak terlalu urgent, dihapus, kita mulai garuk anggaran OPD. Makanya sekarang ini OPD semua prihatin mereka prihatin situasi begini,” pungkasnya. (sidik/mardiana)
Diskusi tentang ini post