SATELITNEWS.COM, JAKARTA–PDI Perjuangan membuat aturan baru untuk para kepala daerah yang berasal dari kader banteng moncong putih. Mereka dilarang menerima tamu “sembarangan” lantaran dikhawatirkan dimanfaatkan lawan politiknya.
Kebijakan itu tidak lain gegara “kasus” Wali kota Surakarta Gibran Rakabuming yang terima Menhan sekaligus Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Aturan itu keluar usai pertemuan Gibran dengan Prabowo di sebuah rumah makan di Solo pada Jumat (19/05/2023) malam, berpolemik. Karena dalam pertemuan itu, ada relawan Jokowi dan Gibran yang mendeklarasikan dukungannya ke Prabowo sebagai capres 2024.
Gibran langsung dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi, Senin (22/5) pagi. Klarifikasi itu disampaikan Gibran kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Hasilnya, Gibran tidak dijatuhi sanksi, tapi mendapat banyak nasehat untuk menjalankan perannya sebagai wali kota sekaligus kader muda banteng.
Agar kasus seperti itu tidak terulang lagi, Hasto kemudian membuat aturan baru. Banteng akan meminta kadernya yang jadi kepala daerah untuk tidak sembarangan menerima tamu. “Maka nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor,” kata Hasto.
Dengan menerima tamu di kantor, kata Hasto, maka hal yang dibahas tentunya urusan pekerjaan. “Sehingga segala sesuatunya itu memang berkaitan dengan kemajuan wilayah yang dipimpinnya,” lanjut Hasto. Apakah begitu urgent hingga urusan menerima tamu aja perlu diatur? Hasto mengaku, saat ini manuver politik yang dimainkan oleh lawan politik semakin kencang. Termasuk manuver politik kepada Gibran. Kharisma Gibran yang begitu kuat, menjadi magnet bagi tokoh lain di luar PDIP, tergiur untuk memanfaatkan. “Pesan Ibu tadi, jelang pemilu banyak dinamika politik, begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik,” beber Hasto.
Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno membenarkan soal aturan baru banteng itu. Dia mengakui, saat ini partainya membatasi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pihak. “Niat baik memfasilitasi kunjungan dan kesantunan sebagai pejabat publik, dimanfaatkan aktor-aktor politik untuk tujuan yang tidak terkait dengan tugas fungsinya (tusi),” imbuh Hendrawan, kemarin.
Baca Juga: PDI Perjuangan Kota Tangerang Targetkan Agenda Konsolidasi Rampung Akhir 2025
Hendrawan khawatir, tanpa adanya aturan baru itu, kader banteng yang menjabat sebagai kepala daerah akan diajak berdansa politik. “Ikut-ikutan manuver para elit. Sementara tugas utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan dia.
Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menafsirkan, aturan baru banteng itu sebagai bentuk proteksi. Banteng tak mau kecolongan lagi ada kadernya yang dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas salah satu capres lain.
“Untuk menjaga agar pertemuan seperti Prabowo dan Gibran itu tidak terulang lagi, dan diframing sebagai bentuk dukungan keluarga Jokowi pada Prabowo,” ucap Saidiman kepada Rakyat Merdeka, kemarin. “Padahal Jokowi dan Gibran adalah kader PDIP yang sudah punya calon presiden sendiri, yakni Ganjar Pranowo,” sambungnya.
Gibran dan Bobby Akui Sulit
Terkait aturan baru yang dibuat PDIP, Gibran mengaku sulit untuk seratus persen terlaksana. Sebab, tidak semua tamu menteri yang datang ke Solo bisa dijamu di kantor atau rumah dinas. “Misalnya Pak Menteri PUPR. Pasti kalau datang ketemunya di lapangan, di proyek,” jawab Gibran.
Lagian, Gibran menepis bila kedatangan para menteri ke Solo dalam kapasitas sebagai ketua umum partai atau bakal capres. “Saya itu tidak pernah menerima ketua umum, saya itu menerimanya beliau-beliau sebagai menteri, sebagai pimpinan saya. Kalau ketum ketemu saya, saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak menentukan apa-apa,” ungkapnya.
Baca Juga: Hadiri Tanam Jagung Serentak, Wapres Gibran Minta Offtaker Jagung Dimaksimalkan
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku sulit untuk menjalankan aturan baru itu dengan baik. Namun, menantu Jokowi itu, tetap akan berusaha bersikap profesional berdasarkan norma yang ada. “Jadi untuk urusan kenegaraan, urusan pemerintahan, urusan daerah, saya rasa kita tetap akan mengikuti norma-norma aturan yang ada di pemerintah,” sebutnya. (rm)
