SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – DPRD Pandeglang menggelar rapat paripurna, dengan agenda Persetujuan Bersama Raperda APBD tahun anggaran 2022, di ruang Rapat Paripurna DPRD Pandeglang, Kamis (20/7/2023).
Dalam acara itu, para wakil rakyat memberikan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun anggaran 2022.
Dalam laporannya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi, menyampaikan beberapa catatan yang harus dijadikan perhatian serius Pemkab Pandeglang.
Seperti, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jangan dijadikan acuan baiknya sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Opini WTP, bukan berarti tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, baik berupa pelanggaran terhadap peraturan perundangan maupun kerugian negara,” kata Dadi.
Kemudian, lanjutnya, DPRD Pandeglang meminta kepada Bupati Irna Narulita, agar bisa lebih mengoptimalkan capaian target pajak daerah, terutama pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan (PBB-P2) tahun 2022.
Baca Juga: Di DPRD Pandeglang, Abuya Muhtadi Cidahu Turun Langsung Deklarasi Menolak LGBT
Soalnya, jenis pajak itu pada tahun 2022 hanya mencapai 59,05 persen. Oleh karena itu, segera lakukan evaluasi para aparatur, agar tahun berikutnya bisa tercapai sesuai target.
“Kami juga merekomendasikan agar Pemkab bisa mengoptimalkan pajak daerah melalui OPD pengelola pajak daerah, serta melakukan pengawasan terhadap objek pajak daerah,” tambahnya.
Selanjutnya, pencapaian realisasi target pendapatan, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mencapai target. Oleh karena itu, Banggar DPRD Pandeglang merekomendasikan agar semua potensi pendapatan daerah bisa lebih dioptimalkan.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian kita semua, agar kedepannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Terakhir, kata dia, Tim Anggaran dan Pemerintah Daerah (TAPD), agar bisa menyusun penggunaan APBD lebih teliti terutama dalam hal penyusunan rincian pendapatan, rincian belanja, rincian pembiayaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Hal itu, karena merupakan rangkaian Perda APBD tahun sebelumnya yang sudah terealisasi atau sudah dilaksanakan,” ujarnya lagi.
Baca Juga: DPRD Pandeglang Dorong Perbaikan Tata Kelola Aset
Sementara, Bupati Pandeglang Irna Narulita, mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada para anggota DPRD Pandeglang, yang telah melakukan pembahasan dan pemeriksaan terhadap pengunaan anggaran tahun 2022.
Kritikan dan catatan yang disampaikan para wakil rakyat tersebut , akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD agar ke depan bisa dilakukan lebih baik, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Saran dan masukan, serta rekomendasi APBD 2022, merupakan masukan positif dan konstruktif bagi elektabilitas roda pemerintahan,” ungkap Irna, mengakhiri pembicaraan. (mg4)
