SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Yusti Erlina mengatakan, terdapat dua mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu. Pertama, penyusunan kajian dan rekomendasi dan pemeriksaan secara terbuka (sidang).
Yusti menjelaskan, penyusunan kajian dilakukan dengan cara klarifikasi pihak-pihak terkait, membuat kajian, dan hasil yang dikeluarkan berupa rekomendasi. Mekanisme ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta pelanggaran administrasi Pemilu yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan.
“Sedangkan pemeriksaan terbuka, dilakukan dengan cara menyelenggarakan sidang yang terbuka untuk umum dan hasil yang dikeluarkan berupa putusan. Mekanisme ini dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/ kota terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,” ujarnya dikutip Satelit News dari laman Bawaslu, Selasa (5/9/2023).
Dikatakan Yusti, prinsip penanganan pelanggaran Pemilu berorientasi pada perlindungan hak politik, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, menjamin kepastian hukum, memberikan kemudahan bagi kandidat dan masyarakat dalam menyampaikan laporan.
“Transparan, proses dan hasilnya mudah diketahui, serta proses penanganan pelanggaran yang cepat dan efektif. Lalu penanganan pelanggaran berbasis teknologi,” ungkapnya.
Berdasarkan kerangka hukum Pemilu, sambung Yusti, Bawaslu menjadi pintu masuk atas penanganan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Termasuk dugaan tindak pidana Pemilu.
Baca Juga: Ketua Bawaslu di-KPK-kan Terkait Proyek Rp12,1 M
Selain Bawaslu, penanganan tindak pidana Pemilu juga melibatkan kepolisian sebagai penyelidik/ penyidik, serta jaksa sebagai penuntut umum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Secara empirik koordinasi pengawas Pemilu, polisi dan jaksa dalam penanganan tindak pidana Pemilu sudah mulai dilakukan pada Pemilu 2004. Polisi dan jaksa masuk dalam keanggotaan Pengawas Pemilu. Namun secara normatif Gakkumdu mulai diatur pertama kali dalam Pasal 267 UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,” ungkapnya. (aditya)
