SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan memastikan proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan memasuki tahap uji publik pada Juli 2025. Penyusunan sejarah ini melibatkan 113 sejarawan dari lebih dari 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk para penulis dari Aceh hingga Papua.
“Sejauh ini kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Cibubur, Depok, Minggu (1/6/2025). “Di situ kita bisa asik berdiskusi, bahkan debat terbuka terhadap narasi sejarah yang sedang disusun ini,” imbuhnya.
Fadli menegaskan, pembaruan ini penting karena sejarah nasional terakhir kali ditulis ulang 26 tahun lalu, yakni pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Dalam versi yang ada saat ini, sejarah Indonesia hanya mencatat Pemilu 1997 dan tidak menyentuh peristiwa penting era reformasi, seperti Pemilu 1999 dan seterusnya.
“Justru kita harus menulis sejarah itu sebagai bagian dari memori kolektif bangsa,” katanya. “Banyak catatan sejarah yang belum masuk, termasuk dari masa pemerintahan-pemerintahan setelah Orde Baru.”
Proyek penulisan ulang ini menurut Fadli didasarkan pada pendekatan Indonesia-sentris. Ia menyoroti bagaimana narasi sejarah selama ini kerap dibentuk dari sudut pandang kolonial. Melalui pelibatan akademisi dari berbagai wilayah, pemerintah berupaya membangun narasi yang lebih inklusif dan kontekstual bagi bangsa Indonesia.
“Kalau perspektifnya Belanda, tidak ada penjajahan, mereka menyebut agresi militer sebagai aksi polisionil. Bung Tomo disebut ekstremis, padahal bagi kita dia adalah pahlawan nasional,” kata Fadli.
Baca Juga: 74,2 Persen Publik Percaya Pemerintahan Prabowo
Penulisan ini, lanjutnya, tidak hanya merevisi tapi juga menambahkan dan meluruskan bagian-bagian sejarah berdasarkan temuan baru para ahli. Bahkan catatan sejarah dari periode prasejarah pun akan diperbarui, termasuk penambahan peristiwa yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pemerintahan setelahnya.
“Kami akan update dan menambah beberapa jilid, tentu mendasarkan pada buku-buku yang sudah ada. Semua perlu di-update,” ujar Fadli, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Fadli juga memastikan bahwa anggaran sebesar kurang lebih Rp9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah cair dan siap mendanai seluruh proses penulisan ulang sejarah ini.
“Sudah ada anggarannya, sudah mulai. Kalau nggak ada, darimana pembahasan bisa dilakukan?” ujarnya.
Persoalan anggaran ini sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat bersama Komisi X DPR RI. Menurut Fadli, sejak tujuh bulan lalu saat pertama kali ia menjabat dan menyampaikan program ini ke parlemen, dukungan terhadap proyek tersebut sudah cukup kuat.
Fadli juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan kredibilitas tim penyusun. Penyusunan sejarah ini melibatkan 113 sejarawan dari lebih dari 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk para penulis dari Aceh hingga Papua.
“Mereka adalah guru besar, doktor, yang memang membidangi sejarah. Jadi tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan menghasilkan sebelas jilid buku yang mencakup berbagai periode dalam perjalanan bangsa. Dimulai dari “Sejarah Awal Nusantara” yang mengangkat asal-usul dan perkembangan awal wilayah Indonesia, kemudian berlanjut ke jilid-jilid yang membahas bagaimana Nusantara berinteraksi dengan dunia luar.
Baca Juga: WFH Tiap Jumat Diperpanjang, Insentif Kuartal II Dipersiapkan
Dua jilid berikutnya mengulas posisi Nusantara dalam jaringan global, khususnya hubungan dengan India dan Cina serta Timur Tengah, yang menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya kontak budaya dan perdagangan di masa lampau. Selanjutnya, sebuah jilid khusus membahas interaksi dengan bangsa Barat, menggambarkan kompetisi dan aliansi yang terbentuk selama masa penjajahan.
Proyek ini juga menyajikan catatan tentang respons bangsa Indonesia terhadap penjajahan, yang menjadi landasan bagi gerakan kebangsaan yang diperinci dalam jilid tersendiri. Kemudian, sejarah perjuangan kemerdekaan dijabarkan secara mendalam, diikuti oleh periode yang disebut “masa bergejolak dan ancaman integrasi,” yang menggambarkan tantangan politik dan sosial setelah kemerdekaan.
Jilid selanjutnya membahas era Orde Baru dari tahun 1967 hingga 1998, sebuah masa yang penuh kontroversi dan perubahan besar, lalu dilanjutkan dengan era Reformasi yang berlangsung dari 1999 hingga 2024, mencerminkan dinamika politik dan transformasi sosial Indonesia modern.
Sebagai penutup, jilid terakhir berisi faktaneka dan indeks yang membantu pembaca menavigasi dan memahami keseluruhan isi sejarah secara lebih terstruktur. (rmg/san)
