SATELITNEWS.COM, YOGYAKARTA–- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kesiapannya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh.
“Saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya datang. Kalau disuruh lapor, ya ngapain, buang-buang waktu,” ujar Mahfud di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan Yogyakarta, Minggu (26/10).
Pernyataan itu merupakan tanggapan Mahfud atas imbauan KPK yang sebelumnya meminta dirinya melapor secara resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut.
Mahfud menilai tidak ada kewajiban hukum bagi warga negara untuk membuat laporan kepada KPK, terutama jika lembaga itu telah mengetahui persoalan yang sama.
“Enggak berhak KPK mendorong saya melapor. Laporan itu bukan kewajiban orang. Wong yang saya omongin itu, mereka sudah tahu,” katanya.
Mahfud menyebut, KPK seharusnya memanggil pihak yang lebih dulu mengungkap atau memiliki data teknis proyek. “Kalau saya itu cuma pencatat. Mestinya yang dipanggil itu yang ngomong duluan dan punya datanya,” ujarnya.
Mahfud menyebut tidak ada motif politik di balik pernyataannya. “Saya hanya menyampaikan fakta publik. Kalau KPK mau memanggil saya, silakan. Saya datang,” katanya.
Baca Juga: Eksepsi Kandas, Yaqut Janjikan Fakta
Saat ditanya pandangannya tentang kondisi proyek yang kini disorot publik, Mahfud sempat berkelakar singkat, “Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” yang disambut tawa ringan di sekitar lokasi.
Dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh pertama kali diungkap Mahfud lewat video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025. Dalam video itu, ia membeberkan perbandingan biaya pembangunan per kilometer proyek kereta cepat antara Indonesia dan China.
Menurut Mahfud, perhitungan pihak Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. “Naik tiga kali lipat. Ini siapa yang menaikkan?
Uangnya ke mana? Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Pernyataan itu langsung menarik perhatian publik dan mendapat tanggapan dari KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya terbuka menerima data tambahan dari Mahfud untuk dipelajari lebih lanjut.
“Terima kasih atas informasi awalnya, dan jika Prof. Mahfud memiliki data pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk mempelajarinya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (20/10).
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan beroperasi pada Oktober 2023 itu merupakan proyek kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd. di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Total biaya proyek mencapai lebih dari 7,3 miliar dolar AS, atau sekitar Rp118 triliun, naik dari estimasi awal sekitar 6 miliar dolar AS.
Baca Juga: Dokumen Maba Titipan Ditemukan Dari Ruang Rektorat Unsoed
Pada 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang membuka kemungkinan penyertaan modal negara setelah biaya proyek membengkak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 mencatat sejumlah masalah dalam proyek tersebut, mulai dari perubahan skema pembiayaan, perpanjangan waktu konstruksi, hingga kenaikan bunga pinjaman dari China Development Bank.
Kini, pemerintah Indonesia tengah bernegosiasi dengan pihak China untuk meninjau ulang skema pembayaran utang proyek yang jatuh tempo pada 2034. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negosiasi itu penting untuk menjaga keberlanjutan proyek.
Mahfud pun menilai langkah tersebut memang harus dilakukan. “Ya memang harus negosiasi. Kalau enggak bisa bayar, mau apa lagi? Enggak punya uang, ya rundingan. Itu jalannya,” ujarnya. (rmg/san)
