SATELITNEWS.COM, JAKARTA –Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan serius para kiai sepuh. Dalam Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh NU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025), forum ulama sepuh itu secara tegas meminta pimpinan PBNU segera melakukan islah dalam tenggat 3×24 jam. Jika gagal, mandat kepemimpinan diminta untuk diserahkan, atau dilaksanakan Mukmamar Luar Biasa.
Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid, menyampaikan bahwa Musyawarah Kubro digelar sebagai respons atas konflik PBNU yang dinilai semakin meruncing, meski berbagai ikhtiar islah telah dilakukan. “Forum Musyawarah Kubro menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas semakin meruncingnya konflik internal di tubuh PBNU, meskipun telah dilakukan berbagai ikhtiar ishlah melalui forum para masyayikh dan sesepuh NU,” kata Gus Muid.
Menurut para kiai sepuh, konflik berkepanjangan itu tidak hanya mengganggu internal organisasi, tetapi juga berdampak nyata pada kepercayaan umat dan publik terhadap NU sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyah.
“Musyawarah Kubro memandang bahwa konflik internal PBNU yang berkepanjangan telah meruntuhkan marwah dan wibawa Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, serta menggerus kepercayaan umat dan publik,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Musyawarah Kubro secara resmi meminta Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf segera melakukan islah secara sungguh-sungguh. Tenggat waktu yang diberikan adalah 3×24 jam sejak Ahad, 21 Desember 2025, pukul 12.00 WIB.
“Demi menjaga keutuhan Jam’iyyah dan mengembalikan kehormatan Nahdlatul Ulama, Musyawarah Kubro meminta kepada Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU untuk melakukan ishlah secara sungguh-sungguh, paling lambat dalam waktu 3×24 jam,” ujar Gus Muid.
Baca Juga: Gus Kikin Serukan NU Membumi dan Sentuh Rakyat Kecil, Prabowo Ingin Entaskan Kemiskinan
Jika islah tidak tercapai, forum meminta agar kewenangan kepemimpinan diserahkan kepada jajaran Mustasyar PBNU sebagai langkah konstitusional untuk memastikan keberlangsungan organisasi.
“Apabila islah tidak dapat dilaksanakan, Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026,” katanya.
Forum juga menyiapkan skenario terakhir berupa Muktamar Luar Biasa (MLB) apabila mandat tidak diserahkan. MLB akan didorong melalui dukungan 50 persen plus satu PWNU dan PCNU, dan direncanakan digelar sebelum keberangkatan kloter pertama jamaah haji 2026.
Musyawarah Kubro diikuti sedikitnya 601 peserta secara langsung dan 546 peserta secara daring, representasi dari 308 PWNU dan PCNU berbagai daerah. Hadir jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta kiai sepuh.
Para tokoh yang hadir di antaranya KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Sirodj, KH Muhammad Nuh Addawami, dan KH Zaki Mubarok. Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sendiri tidak hadir.
KH Ma’ruf Amin, sepakat dengan hasil musyawarah kubro tersebut. “Saya melihat keputusan musyawarah kubro dari wilayah dan cabang-cabang sudah sangat tepat. Karena pertama, itu sesuai prinsip mendahulukan kemaslahatan jam’iyyah daripada kemaslahatan pribadi dan kelompok,” katanya.
Baca Juga: KH Miftachul Akhyar Terpilih Sebagai Rais Aam PBNU
Ia juga mengatakan, kesepakatan ini juga sesuai dengan prinsip bahwa bahaya harus dihilangkan. “NU saat ini menghadapi bahaya, yaitu perpecahan di dalam tubuh NU. Itu harus segera dihilangkan. Dahulukan islah. Tapi kalau tidak bisa, maka harus legowo dan ridho serahkan mandat yang telah diberikan sebelumnya. Kalau tidak bisa, maka terpaksa harus diambil kembali mandat itu. Itu putusan yang tepat. Apalagi dengan adanya tenggat waktu,” kata Ma’ruf Amin panjang lebar.
Dari mimbar Musyawarah Kubro, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan kesiapannya mematuhi seluruh keputusan para mustasyar dan rais. “Saya hanya mohon izin untuk menyampaikan dua taklimat terkait sikap saya atas semua yang telah menjadi ijtihad dan kesepakatan pada hari ini,” ujar Gus Yahya.
Ia menyatakan terbuka untuk diperiksa dan ditabayun-kan atas tuduhan yang diarahkan kepadanya dengan menghadirkan bukti dan saksi. Gus Yahya juga menegaskan bahwa sejak awal dirinya menginginkan islah yang berpijak pada kebenaran. “Sejak detik pertama saya senantiasa menginginkan islah. Saya siap bina al-haq, bukan bina al-batil,” katanya.
Ia menyatakan taslim terhadap keputusan PWNU, PCNU, dan tafsir para mustasyar. Selain ini akan menghubungi Rais ‘Aam PBNU untuk menindaklanjuti kesepakatan forum. (rmg/xan)
