SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, merespons cepat kritikan masyarakat terkait kinerja Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, selama satu tahun menjabat.
Jawaban itu bukan hanya sekedar teks informasi humas pemerintah, melainkan melalui capaian kinerja yang dilakukan selama satu tahun menjadi kepala daerah di Banten.
Sedikitnya ada delapan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, selama periode 2025-2030, yaitu Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.
Fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, sehingga pembangunan dirasakan merata tanpa kesenjangan antardaerah.
Gubernur Andra Soni mengatakan, Banten Bagus merupakan program unggulan Pemprov Banten yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik yang berkualitas.
Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), lanjutnya, Pemprov Banten berhasil 61 ruas jalan sepanjang 67,87 kilometer dan satu jembatan.
Baca Juga: Temuan BPK Berulang, Tata Kelola dan Kepatuhan Pemprov Banten Dinilai Lemah
Ditahun 2026, program tersebut dilanjutkan dan Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sekira Rp 167,4 miliar untuk membangun jalan desa sepanjang 46,71 kilometer.
“Program Bang Andra akan terus dikembangkan untuk menghadirkan keadilan pembangunan antarwilayah. Kami ingin pusat pertumbuhan tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga berkembang di wilayah perdesaan,” pungkasnya, Minggu (22/2/2026).
BeritaTerbaru
Selain itu, Pemprov Banten juga membangun 389 unit rumah tidak layak huni (RTLH), jalan lingkungan terbangun sepanjang 407,432 kilometer, drainase lingkungan sepanjang 75,778 kilometer, MCK terbangun 12 unit, Posyandra 10 unit.
“Ada juga Gedung Serbaguna 22 unit, masjid tiga unit, landscape saty unit dan PJU 37 unit. Kemudian Program Listrik Desa 7.000 RTS (rumah tangga sasaran), Bantuan Pasang Baru Listrik 6.936 RTS,” ujarnya.
Disektor kesehatan, lanjutnya, Pemprov Banten membangun gedung Bunker Radioterapi dan Pelayanan Kemoterapi di RSUD Banten, RSUD Uwes Qorny Cilograng di Kabupaten Lebak dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan di Kabupaten Pandeglang.
Selain itu, Pemprov Banten meluncurkan Mobile Clinic berbasis telemedicine untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Baca Juga: Sering Jadi Temuan BPK, DPRD Soroti Pengelolaan Keuangan Pemprov Banten
Kemudian untuk mendukung pasien rujukan di Jakarta, Pemprov Banten juga menyediakan Rumah Singgah di Jakarta dengan kapasitas 20 orang bagi pasien dan pendamping.
“Penyediaan fasilitas radioterapi dan kemoterapi menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan penanganan kanker di Provinsi Banten. Dua rumah sakit baru di wilayah selatan juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendekatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas,” terangnya.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada tahun 2025, telah digunakan masyarakat mencapai 38 persen dari total jumlah masyarakat Provinsi Banten.
Melalui mobile clinic juga difokuskan pada deteksi dini tuberkulosis (TBC). Hingga Desember 2025, cakupan penemuan kasus TBC mencapai 107 persen, melampaui target provinsi 95 persen dan nasional 90 persen.
“Layanan ini juga mencakup penyuluhan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan ibu dan anak, layanan laboratorium sederhana, hingga penanganan kegawatdaruratan,” ujarnya lagi.
Didunia pendidikan, Pemprov Banten menerapkan kebijakan sekolah gratis bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) Swasta, serta Program Sarjana Penggerak Desa.
Baca Juga: Gubernur Andra Minta Warga Banten Diprioritaskan Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja
“Pada tahun pertama pelaksanaan 2025, Program Sekolah Gratis diikuti oleh 801 sekolah swasta dengan total 60.705 siswa terverifikasi,” tandasnya.
“Selanjutnya Program Sarjana Penggerak Desa memberikan beasiswa hingga Rp20 juta per orang, dengan fokus pada bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, ekonomi, akuntansi, dan teknologi informasi,” timpalnya.
Kemudian, penyelarasan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai upaya penguatan perekonomian kerakyatan. Pemprov Banten menunjukkan komitmennya dengan menetapkan empat lokasi Mock-Up representasi koperasi percontohan berbasis komunitas lokal dan menjadi lokasi percontohan terbanyak di Indonesia.
Sementara, capaian Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh wilayah Provinsi Banten sendiri telah mencapai 99.9% atau sebanyak 1.551 unit, dan hanya menyisakan 1 desa yakni Desa Kanekes, Baduy, Kabupaten Lebak untuk menghormati adat istiadat.
“Provinsi Banten pada tahun 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,37 persen, meningkat dari sebelumnya 4,97 persen. Salah satu penopangnya adalah sektor ketahanan pangan,” paparnya.
Selanjutnya, Pemprov Banten berupaya mewujudkan pariwisata Banten yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta di Banten pada Desember 2025 sebanyak 230.381 kunjungan. Jumlah ini naik 11,28 persen dibandingkan bulan Desember 2024 (year-on-year).
Baca Juga: Dekopinwil Banten Didorong Kembalikan Peran Koperasi Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
“Wisman yang berkunjung melalui Banten pada Desember 2025 didominasi dari Malaysia (19,58 persen), Tiongkok (16,17 persen), dan Singapura (10,60 persen),” ucapnya.
Pemprov juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui penyederhanaan akses modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta jaminan ketersediaan pupuk dan benih serta melakukan modernisasi melalui hibah peralatan mesin pertanian dan perikanan.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yaitu nelayan sebanyak 3.600 penerima manfaat dan pengemudi ojek online sebanyak 946 penerima manfaat,” imbuhnya.
Pemprov Banten juga berhasil melakukan realisasi investasi Banten hingga Rp130,2 triliun, atau peringkat empat nasional. Angka itu melampaui target daerah dalam RKPD 2025 sebesar Rp64 triliun atau tercapai 203,43 persen, serta melampaui target nasional dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI sebesar Rp119,55 triliun atau tercapai 108,95 persen.
“Sepanjang Januari–Desember 2025, investasi di Provinsi Banten telah menyerap 214.216 tenaga kerja, yang terdiri dari 211.564 tenaga kerja Indonesia dan 2.652 tenaga kerja asing,” tukasnya.
Kemudian, program Banten melayani merupakan perwujudan dari komitmen Andra-Dimyati untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Karena korupsi merupakan ancaman serius terhadap terwujudnya kesejahteraan, kemajuan pembangunan, dan masa depan generasi penerus bangsa.
Baca Juga: Pemprov Banten Menargetkan Kuota Sekolah Swasta Gratis 10 Ribu Siswa
Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Terutama, layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik, harus ditingkatkan oleh setiap aparatur di lingkungan organisasi perangkat daerah.
“Indeks SPBE tahun 2025 meningkat mencapai 3,69 masuk kategori sangat baik dibandingkan Indeks SPBE tahun 2024 sebesar 3,47. Integritas Pemprov Banten pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 mencapai 73,22 meningkat dari 71,21 pada 2024,” tandasnya.
Aktivis antikorupsi Ade Irawan mengatakan, Gubernur Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat Gubernur Banten. Kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat Banten, menurutnya menjadi poin plus utama Andra Soni sebagai pelayan publik.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ungkapnya.
Sikap yang ditunjukkan ini menurutnya bisa membangun jembatan komunikasi antara Gubernur dan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat, dapat segera diwujudkan oleh Gubernur sebagai pemutus kebijakan.
Pengamat kebijakan publik Teguh Aris Munandar mengatakan, eksekusi program-program oleh Gubernur Andra Soni dinilai telah tepat sasaran. Program yang dijalankan oleh Pemprov Banten di bawah komandonya lebih spesifik dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Andra Klaim Pembangunan SR Di Pandeglang Tak Ada Kendala
“Kami melihat ada pergeseran paradigma. Pemprov Banten tahun ini lebih fokus pada pembangunan berbasis kebutuhan, bukan sekadar pembangunan berbasis anggaran,” cetusnya.
“Contohnya adalah program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan Sekolah Gratis yang mulai menunjukkan hasil pada kenaikan angka pertumbuhan pembangunan di Provinsi Banten,” tuturnya. (adib)
