SATELITNEWS.COM, LEBAK–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak kini tengah menghadapi dilema. Armada pengangkut sampah mereka harus mengganti jenis bahan bakar minyak (BBM) yang berimbas pada membengkaknya biaya operasional. Kondisi itu terjadi lantaran barcode Biosolar belum juga diterbitkan sehingga truk sampah yang berjumlah 16 unit terpaksa menggunakan Pertamina Dex.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Irvan Suyatupika mengatakan, penggunaan BBM nonsubsidi tersebut sudah berlangsung hampir satu bulan terakhir. Kondisi itu terjadi setelah pembelian Biosolar melalui barcode tidak lagi dapat digunakan dan harus melalui proses registrasi ulang. “Sebelumnya armada biasa menggunakan Biosolar. Tapi sekarang barcode ditolak dan diminta daftar ulang,” kata Irvan, Rabu (20/5/2026).
Irvan mengungkapkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan. Namun hingga kini barcode baru untuk pembelian Biosolar belum juga diterima, sehingga seluruh armada pengangkut sampah tetap memakai Pertamina Dex dengan harga mencapai Rp27.900 per liter.
“Sudah lebih dari 20 hari belum keluar juga. Sementara operasional pengangkutan sampah harus tetap berjalan setiap hari,” ujarnya. Menurut Irvan, lonjakan biaya BBM tersebut membuat beban anggaran operasional DLH Lebak meningkat tajam. Sebab, sebelumnya kebutuhan anggaran disusun dengan perhitungan harga Biosolar yang berada di kisaran Rp6.000 per liter.
Meski biaya operasional membengkak, pengangkutan sampah tetap dilakukan agar tidak terjadi penumpukan di wilayah permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. “Sampah tetap harus diangkut. Jadi mau tidak mau kendaraan tetap beroperasi menggunakan BBM yang ada sekarang,” ucapnya.
Ia menambahkan, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, dikhawatirkan anggaran operasional pengangkutan sampah tidak akan mampu bertahan hingga akhir tahun. Karena itu, pihaknya kini melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran.
DLH Lebak juga telah meminta pendampingan kepada Inspektorat Kabupaten Lebak guna menghitung kemampuan anggaran operasional di tengah melonjaknya biaya bahan bakar. “Kami minta pendampingan untuk menghitung sampai sejauh mana kemampuan anggaran jika kondisi ini terus berlangsung,” pungkasnya.(mulyana)
