KABUPATEN Serang, Banten tengah bergulat dengan darurat tuberkolosis (TBC) yang mengkhawatirkan bagi kesehatan publik. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Serang mencatat sekitar 2.000 warga positif TBC hingga November 2025, menjadikan penyakit ini salah satu beban utama kesehatan masyarakat.
Dari jumlah itu, tercatat 452 anak terinfeksi TBC pada periode Januari hingga September 2025 dan kasus TBC anak menyebar di berbagai kecamatan. Angka tersebut sudah mencapai sekitar 60 persen dari target penemuan kasus tahunan, sehingga menggambarkan penularan yang masif di komunitas. Wilayah padat aktivitas seperti pondok pesantren, sekolah, dan kawasan permukiman padat menjadi titik rawan penularan yang sulit dikendalikan. Situasi ini tidak berhenti pada deretan angka, melainkan memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap kelompok paling rentan, yaitu anak-anak.
Penularan TBC di Serang tidak terjadi di ruang kosong, tetapi sangat dipengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan tata ruang wilayah. Kepadatan penduduk di kecamatan seperti Kramatwatu dan kawasan permukiman kumuh membuat bakteri TBC lebih mudah berpindah dari orang dewasa ke anak-anak melalui kontak sehari-hari.
Di sisi lain, banyak keluarga berpenghasilan rendah tinggal di rumah sempit dengan ventilasi buruk, sehingga udara tidak bersirkulasi dengan baik dan meningkatkan risiko infeksi. Dinkes Kabupaten Serang mencatat capaian terapi pencegahan TBC (TPT) anak baru sekitar 27 persen dari target 9.000 penerima, yang berarti sebagai besar anak berisiko belum terlindung optimal. Padahal, TPT berperan penting memutus rantai penularan di rumah tangga dan lingkungan sekitar. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya sekitar 32 kasus TBC resistensi obat yang memerlukan pengobatan lebih lama, rumit, dan mahal. Ketika akses layanan kesehatan berkualitas di desa dan wilayah pinggiran dibanding kawasan kota, anak-anak dari keluarga miskin kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Pembangunan di Kabupaten Serang selama ini kerap menonjolkan proyek fisik dan kawasan industri, sementara investasi pada kesehatan dasar berjalan lebih lambat. Di banyak desa dan kampung pinggiran, fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu, posyandu aktif, serta layanan skrining TBC belum tersebar merata dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan warga. Akibatnya, penemuan kasus TBC sering terlambat karena masyarakat lebih dulu mencari pengobatan ke warung obat atau dukun, bukan ke fasilitas kesehatan formal.
Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan masih terlalu fokus pada infrastruktur, bukan pada kualitas hidup dan kesehatan warga desa-kota. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan padat, dekat kawasan industri, dengan akses kesehatan terbatas, menanggung beban ganda: polusi, gizi yang tidak selalu baik, dan paparan TBC dalam jangka panjang. Jika pola pembangunan seperti ini dibiarkan, maka TBC akan terus menjadi penyakit kemiskinan yang diwariskan lintas generasi. Dalam perspektif keadilan sosial, situasi ini jelas bertentangan dengan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Nelayan Normalisasi Sungai Pakai Cangkul, Aktivis Serang Raya: Pemerintah Kemana ?
Pemerintah daerah sebenarnya telah menunjukkan komitmen formal melalui berbagai program penanggulangan TBC. Kabupaten Serang menjadi bagian dari upaya Provinsi Banten dalam gerakan eliminasi TBC melalui program seperti Kick Off TOSS TBC yang menekankan temukan, obati, sampai sembuh. Dinkes juga melakukan skrining aktif di lokasi berisiko seperti pesantren, sekolah, dan lingkungan padat penduduk untuk meningkatkan deteksi kasus sedini mungkin. Di tingkat kota, Dinkes Kota Serang bahkan meraih penghargaan nasional untuk program deteksi dini TBC, yang dapat menjadi contoh praktik baik bagi kabupaten sekitar.
Namun, komitmen dan penghargaan tidak boleh berhenti di tataran seremonial atau slogan. Tantangan terbesar justru ada pada konsistensi anggaran, ketersediaan tenaga kesehatan di lapangan, dan pengawasan jangka panjang terhadap pengobatan pasien. Tanpa penguatan ketiga aspek tersebut, target eliminasi TBC pada 2030 hanya akan menjadi janji di atas kertas, bukan perubahan nyata di kampung-kampung Serang.
Menyikapi darurat TBC di Serang, ada beberapa langkah mendesak yang perlu segera ditempuh secara terpadu. Pertama, pemerintah daerah perlu menaikkan prioritas anggaran kesehatan, khususnya untuk program TBC anak dan perluasan TPT, agar cakupan perlindungan tidak lagi berhenti di angka 27 persen dari target.
Kedua, integrasi dana desa untuk memperkuat posyandu dan kegiatan skrining mandiri sangat penting, sehingga penemuan kasus bisa dilakukan lebih dekat dengan warga dan tidak bergantung pada inisiatif datang ke puskesmas.
Ketiga, sekolah, pesantren, dan tempat ibadah harus dilibatkan sebagai simpul edukasi publik tentang gejala TBC, pentingnya minum obat sampai tuntas, serta pencegahan stigma terhadap pasien.
Keempat, pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi pelaporan kasus oleh kader kesehatan bisa membantu mempercepat respons dan pemantauan pasien yang berisiko putus obat.
Baca Juga: 5 Perempuan Diduga PSK Diamankan Dalam Operasi Pekat Gabungan di Kabupaten Serang
Kelima, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi dapat memperkuat riset dan advokasi berbasis data agar kebijakan tidak diambil secara spekulatif.
Akhirnya, darurat TBC di Kabupaten Serang harus dilihat sebagai peringatan keras tentang arah pembangunan yang selama ini ditempuh. Ketika anak-anak tetap terinfeksi TBC dalam jumlah ratusan, itu artinya ada yang keliru dalam cara merencanakan dan membagi manfaat pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Perlindungan kesehatan anak semestinya tidak boleh kalah penting dibanding perluasan kawasan industri, pelebaran jalan, atau proyek fisik lainnya.
Masyarakat, akademisi, dan media mempunyai peran penting untuk terus mengawal isu ini agar tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk isu politik jangka pendek. Opini publik yang kuat dan berbasis data dapat mendorong pemerintah mempercepat langkah, memperbaiki tata kelola program, dan memastikan tidak ada lagi anak Serang yang harus kehilangan masa depan karena TBC. Darurat TBC bukan sekadar masalah medis, melainkan ujian moral dan politik bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Serang. (*)
*(Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, FISIP UNTIRTA)
