SATELITNEWS.ID, SERANG–Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang, menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,6 Miliar untuk kegiatan pengamanan Pilkada serentak 2020. Anggaran tersebut antara lain, diperuntukkan untuk operasional anggota TNI, Polisi, Linmas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) personil Satpol PP.
Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengatakan, untuk persiapan pengamanan nanti, Polri, TNI, Satpol PP, KPU dan Bawaslu adalah selaku institusi yang mengawal suksesnya Pilkada. Namun keterkaitan dengan pengamanan, Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan anggaran lewat kegiatan yang ada di Satpol PP.
“Sudah kita sosialisasikan kepada mereka, jangan sampai nanti miskomunikasi, tadi sudah kita sampaikan. Sebetulnya sebelum kegiatan ini, kita sudah roadshow menyampaikan. Cuma acara resminya, pada acara ini kita sampaikan,” kata Ajat, saat ditemui usai Sosialisasi Pengamanan Pilkada, Kamis (20/2).
Katanya, anggaran sebesar Rp 3,6 Miliar itu dibagi antara lain Rp 2,9 Miliar untuk belanja pengamanan yang meliputi Polres Serang Kota, Polres Kabupaten Serang, Polres Cilegon, Kodim 0602 Serang dan Kodim Cilegon. Kemudian Rp 200 Juta untuk SPPD, dan kegiatan Linmas Rp 500 Juta.
“Tapi proporsionalnya, berdasarkan jumlah Desa dan Kecamatan, yang menjadi kewenangan instansi tersebut. Jadi wilayah Polres dan Kodim, kan berbeda-beda. Sehingga, besarannya-pun berbeda. Semakin banyak Desa atau Kecamatan yang menjadi kewenangannya, maka semakin besar anggarannya. Terus kenapa TNI dan Polri berbeda ? disini Polri ada di depan dan personilnya lebih banyak. Satu Desa itu kita anggarkan untuk 5 personil, dan TNI untuk 2 personil,” paparnya.
Disinggung mengenai titik rawan di Pilkada tambahnya, sejauh ini pihaknya sudah melakukan pemetaan. Diakuinya, sedikitnya ada tiga Kecamatan yang dianggap rawan, yakni Kecamatan Kibin, Cikande dan Ciruas. Namun demikian, tingkat kerawanan tersebut tidak terlalu tingga, jika dibanding Pilkades.
Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Serang Buka Layanan Aku Desa Digital
“Kalau Pilkada itu, rawannya biasanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hanya saja, tingkat kerawanan antara Pilkada Bupati, Gubernur dan Presiden, berbeda. Tapi yang paling tinggi kerawanannnya adalah, Pilkades. Sebab ikatan batin hubungan emosialnya, paling dekat,” tuturnya. (sidik/mardiana)
