SATELITNEWS.COM, TANGSEL—Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Jelupang, Kecamatan Serpong sedang disorot karena adanya pungutan liar yang diduga mengalir ke oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel. Saat ini BPN Tangsel tengah mendalami hal tersebut. Jika terbukti, BPN tidak segan untuk mengambil tindakan tegas.
Semenjak isu tersebut menjadi konsumsi publik, sejumlah mediasi mulai melakukan. Seperti pada Selasa 27 Juni 2023, pihak Kelurahan Jelupang mengundang warga yang memiliki masalah dengan alas hak mereka untuk berdiskusi dan mencari titik temu.
Namun, diketahui saat itu pihak BPN Tangsel tidak hadir dan mediasi berlangsung secara deadlock. Selanjutnya, pada Selasa 5 Juli 2023 kemarin BPN Tangsel justru mengundang warga bersama dengan perwakilan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke kantornya.
Undangan tersebut merupakan undangan mediasi dan mencari solusi atas persoalan yang kian melebar. Namun, mediasi itu berlangsung secara tertutup. Awak media yang menerima undangan pun tidak diperkenankan untuk menyaksikan jalannya mediasi.
Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada BPN Kota Tangsel Wasito Haryati mengaku saat ini pihaknya tengah mendalami adanya dugaan pungli tersebut. Hal itu menurutnya dilakukan sebagai bentuk pengawasan.
“Terkait informasi dugaan adanya pungli sedang kita dalami sebagai bentuk pengawasan terhadap pegawai di lingkungan Kantah Tangsel,” ucapnya, Rabu (5/7).
Menurutnya, seluruh elemen BPN Tangsel saat ini mengikuti arahan pimpinan pusat untuk fokus menyelesaikan semua pekerjaan PTSL bersama dengan Pemerintah Kota Tangsel.
“Kami fokus memberikan layanan rutin yang optimal kepada masyarakat, mengingat kita sudah WBk maka sebaik mgkin kita mempertahankannya,” kata dia.
Meski demikian Wasito berjanji jika oknum yang disebut terbukti meminta sejumlah uang dalam Program PTSL, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang ada.
BeritaTerbaru
“Jika memang terbukti akan diambil tindakan sesuai ketentuan peraturan,” sebutnya.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangsel Shinta Purwitasari saat ditanyakan ihwal adanya dugaan petugas BPN Kota Tangsel yang terlibat, Shinta enggan berkomentar. Namun, Shinta Purwitasari mengaku akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat Jelupang.
“Poinnya kami siap membantu masyarakat untuk memperolah sertipikat tanah melalui program PTSL 2023 ini. Tentu kami akan melakukan inventarisir dan meneliti berkas atau alas hak yang diajukan oleh pemohon. Sepanjang berkasnya lengkap akan segera kami proses,” kata Shinta Purwitasari.
Sementara itu, Ryan Erlangga salah satu warga yang menghadiri mediasi di kantor BPN beberapa hari lalu menjelaskan, pihaknya hanya membutuhkan kepastian dan tindakan nyata atas alas hak tanah.
Baca Juga: MAKI Duga Ada Pungli Rp691 M, Serahkan SK Kuota Haji Tahun 2024 ke KPK
“Prinsipnya masyarakat ini hanya menuntut haknya, dari 2018-2019 masyarakat sudah menyerahkan berkas bahkan biaya sekalipun tentunya dengan nominal yang relatif ya, tapi sampai 2023 ini belum ada kepastian,” kata dia.
Walaupun, kata Ryan, masyarakat juga mengetahui program PTSL merupakan program gratis yang digulirkan Presiden Jokowi, masyarakat tidak keberatan dengan diminta sejumlah uang.
“Padahal kita tau, bahwa program ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi nyatanya di bawah (masyarakat) biaya pengurusan program ini fantastis. Coba kita kalkulasi dengan logika sederhana, seandainya satu orang dipungut biaya 5juta maka di kali 500 orang dan hasilnya Rp2,5 miliar ini angka sangat fantastis,” paparnya.
Kasus dugaan pungli pada program yang digencarkan Presiden Joko Widodo ini juga kini tengah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Pihak Kejari telah melakukan pemanggilan klarifikasi berbagai pihak. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun yang memberikan klarifikasi soal pungutan uang dalam program PTSL ini. (eko)
