SATELITNEWS.ID, TANGERANG—PT PLN mencatat adanya 65.786 aduan mengenai lonjakan tagihan listrik. Pengaduan itu berasal dari seluruh Indonesia.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril mengatakan aduan paling banyak datang dari tiga wilayah, yaitu DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bob mengatakan perseroan telah membuka semua unit untuk menampung keluhan pelanggan. Keluhan dapat disampaikan melalui pusat pengaduan maupun media sosial milik perseroan.
Ia mengatakan sejauh ini perusahaan melihat lonjakan tagihan listrik adalah murni akibat pemakaian pelanggan. Bob menyatakan, pada saat diberlakukan PSBB, ditambah dengan bertepatan bulan puasa, secara statistik terjadi kecenderungan kenaikan pemakaian oleh pelanggan. Perhitungan tagihan listrik terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemakaian yang dikalikan dengan tarif listrik. Sejak tahun 2017 tarif listrik tidak mengalami kenaikan.
“Kami mendengar dan memahami pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik. Namun kami pastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif, tarif listrik tetap sejak 2017. PLN juga tidak memiliki kewenangan untuk menaikan tarif listrik,” tutur Bob dalam keterangan resmi PLN yang diterima Satelit News.
PLN juga memastikan tidak melakukan subsidi silang dalam pemberian stimulus Covid-19 kepada pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi, karena stimulus diberikan oleh Pemerintah.
“Stimulus Covid-19 murni pemberian Pemerintah bukan PLN. Dan kami tidak bisa melakukan subsidi silang. Kami juga diawasi oleh Pemerintah, DPR, BPK, dan BPKP, sehingga tidak mungkin kami melakukan subsidi silang,” tambah Bob.
Baca Juga: 75 Persen Kebakaran di Tangsel Dipicu Korsleting Listrik, Pemkot Gandeng PLN Edukasi Warga
Seperti diketahui, PSBB yang diberlakukan dalam rangka menekan pandemi covid-19 menyebabkan PLN tidak melakukan pencatatan meter, sehingga tagihan bulan April menggunakan perhitungan rata-rata pemakaian 3 bulan sebelumnya. Kemudian, pada bulan April baru 47 persen petugas PLN melakukan pencatatan meter untuk tagihan bulan Mei akibat kebijakan PSBB masih diberlakukan di beberapa daerah. Sementara pada bulan Mei hampir 100 persen dari pelanggan didatangi petugas untuk catat meter untuk rekening bulan Juni. Sehingga tagihan rekening bulan juni merupakan tagihan riil ditambah dengan selisih pemakaian bulan sebelumnya, yang dicatat menggunakan rata-rata tiga bulan sebelumnya.
“Penggunaan rata-rata tiga bulan, tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penggunaan rata-rata tiga bulan ini juga menjadi standar pencatatan di seluruh dunia ketika petugas tidak dapat melakukan pencatatan meter,” tambah Bob.
Merespon kenaikan tagihan yang terjadi pada pelanggan, PLN memberikan solusi melalui kebijakan skema perlindungan lonjakan untuk meringankan pembayaran pelanggan. Jika pada bulan Juni terjadi kenaikan tagihan lebih dari 20 persen akibat penagihan bulan sebelumnya menggunakan rata-rata 3 bulan terakhir, pelanggan berhak menerima perlindungan lonjakan dengan hanya membayar tagihan bulan Juni ditambah 40 persen dari selisih tagihan bulan sebelumnya saat menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan. Kemudian 60 persen sisanya dibayar 3 bulan selanjutnya dengan besara 20 persen setiap bulan.
Sementara bagi pelanggan yang ingin menyampaikan pengaduan terkait tagihan listrik, PLN mengimbau pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123 yang siap melayani 24 jam atau dengan mengunjungi kantor layanan pelanggan PLN terdekat.
“Silahkan menghubungi Contact Center 123 agar mendapatkan informasi yang jelas. Kami mohon jangan mudah percaya informasi yang sumbernya tidak terpercaya,” tambah Bob dalam keterangan resminya.
Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi meminta para pelanggan listrik yang mengalami lonjakan tagihan agar segera melapor dan mengklarifikasi ke PLN selaku penyedia setrum. Dengan demikian, lonjakan tersebut bisa dicek dan ditangani oleh perseroan. (gatot)
Baca Juga: Listrik Jawa Mulai Stabil, Pemadaman Bergilir Ditekan
