SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sejumlah guru besar Universitas Indonesia menegur Presiden Joko Widodo tentang banyak hal. Mulai dari politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bantuan sosial (bansos), penyalahgunaan kekuasan dan lain-lain.
Teguran itu menjadi salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Mereka mengingatkan Jokowi tentang sejumlah penyimpangan kekuasaan yang terjadi.
“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics, dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Guru Besar UI Valina Singka Subekti di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (14/3).
Para akademisi mengatakan Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja di segala bidang. Hal itu juga bisa dilakukan lewat peningkatan kapasitas penduduk usia muda.
Seruan Salemba juga mengkritik pembiaran terhadap berbagai intimidasi atas pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Mereka berpendapat tindakan mempertahankan kekuasaan kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.
“Seperti yang menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya,” ucap Valinka.
Baca Juga: Putusan MK dan Harapan Baru Perempuan, Dunia Politik Indonesia Lebih Berwarna
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UI Sulistyowati Irianto menyinggung kewajiban konstitusional Jokowi untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum, politisası yudisial, yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya pelbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat,” ujar Sulis.
Pernyataan sikap Seruan Salemba 2024 ini turut hadir Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar UI Akmal Taher, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Andreas Santoso, ekonomi senior UI Faisal Basri, Guru Besar IPB Hariadi Kartodihardjo.
Kemudian Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno, Guru Besar STF Driyarkara Dwi Kristanto, guru besar UIN Saiful Mujani, akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (SYH) Jentera Bivitri Susanti, hingga akademisi UI Suraya Afif.
Ekonom dan politikus senior, Faisal Basri merosotnya indeks demokrasi Indonesia. “Ini democracy index kita terjun bebas. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Terbaru. Kita terbaik di urutan 63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53, dibikin sama Jokowi tinggal 0,36,” ujar Faisal di lokasi yang sama.
Faisal menyampaikan, Indonesia pernah menjadi negara dengan demokrasi yang tingkatnya mencapai level tertinggi. Bahkan, kata dia, Indonesia juga disegani terkait indeks demokrasinya. Semua berubah sejak Jokowi menjadi Presiden.
Baca Juga: Jokowi Hormati Keputusan Kejaksaan, Roy Suryo & Tifa Siap Tarung
Faisal menyebut, Gibran yang saat ini sedang unggul menjadi wapres juga bermula dari andil Jokowi yang merusak demokrasi. “Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak mungkin dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden,” tutur dia.
“Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia enggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan, satu badan. Pak Harto enggak (begitu),” ujar Faisal.
Faisal mengatakan, jika penguasa dan pengusaha dipersatukan maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. “Demokrasi mendekati 0, kekayaan alam dirampok. Timah kita habis. Batu bara. Nikel dijual ke China, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Thohir, bukan kemakmuran Luhut Pandjaitan, bukan kemakmuran Airlangga Hartarto, bukan elite-elite,” kata dia.
Faisal menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Dia mendorong anak muda untuk menghentikan aksi para pengusaha dan penguasa tersebut.(bbs/san)
