SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Rapor Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun terakhir menjabat, berwarna-warni. Dari total tujuh rapor, tiga berwarna biru, tiga rapor netral dan satu rapor merah.
“Rapor Jokowi, dia dapat 3 rapor biru dan 1 rapor merah dan 3 rapor netral. Dari data rapor ini bisa kita nilai pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang berhasil, mengapa? (Karena) ada 3 rapor biru hanya 1 rapor merah dan 3 rapor netral,” kata Ardian Sopa, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA saat memaparkan hasil kajian berjudul ’10 Tahun Jokowi 2014-2024: Sukses atau Gagal’, melalui kanal Youtube LSI Denny JA, Selasa (24/9).
Metode berbasis data dan indeks dari berbagai lembaga indeks dunia di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial selama 2014-2024. Diantaranya dari World Bank, Heritage Foundation, dan Transparency International.
Jika data dari lembaga internasional belum terbit pada 2014, maka digunakan data tahun 2013. Jika data belum terbit pada 2024, maka menggunakan data 2023.
Tiga rapor biru Jokowi diperoleh dari tiga aspek. Yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDB Perkapita, indeks kebebasan ekonomi dan indeks kemajuan sosial.
Pada 2014 awal Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, PDB hanya sekitar Rp891 miliar dengan ranking 18. Sementara PDB Perkapita 3.477 US$ dengan rangking 144. Kemudian pada 2023, PDB naik menjadi Rp1,4 triliun dengan rangking 16 dan PDB Perkapita 4,941 US$ dengan rangking 114. “Terdapat kenaikan PDB sekitar 509 miliar sejak 2014 hingga 2023,” ucap Ardian.
Baca Juga: MK Pertegas Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wapres Masuk Delik Aduan
Skor dalam indeks kebebasan ekonomi yang diukur The Heritage Foundation menunjukkan adanya kenaikkan dari 58,5 poin pada 2014 berada di ranking 53 pada 2023 dengan 63.5 poin.
Indeks kemajuan sosial yang diukur Social Progress Imperative menunjukkan skornya naik dari 61,65 poin pada 2014 menjadi 67,22 poin pada 2023. “Dilihat dari 61,65 menjadi 67,22 skornya naik, peforma naik jadi tambahan rapor biru pemerintahan Jokowi,” ujar Ardian.
Jokowi juga mendapatkan 3 rapor netral dari tiga aspek. Yakni dari indeks persepsi korupsi, kebebasan pers dan kebahagiaan.
Pertama, indeks persepsi korupsi yang diukur Transparency International. Skor indeks persepsi korupsi stagnan atau tidak mengalami perubahan yaitu dari 34 poin pada 2014 dan 34 poin di 2024. Namun, rangking indeks persepsi korupsi naik menjadi 115.
Kedua, indeks kebebasan pers yang diukur Reporters Without Borders menunjukkan skor mengalami penurunan dari 61.85 poin pada 2014 menjadi 51.15 poin pada 2024. Namun, ranking meningkat dari 132 menjadi ranking 111 dalam periode yang sama.
Ketiga, indeks kebahagiaan diukur United Nations Sustinable Development Solutions Network (SDSN) dan Gallup Poll menunjukkan terjadi penurunan ranking dari 76 poin di 2013, menjadi 80 pada 2024. Namun, skor naik dari 5,348 poin di 2013 menjadi 5,568 poin di 2024.
Baca Juga: Jokowi Hormati Keputusan Kejaksaan, Roy Suryo & Tifa Siap Tarung
“Ada penurunan ranking, dan skor naik, tidak semuanya turun,” tutur Ardian.
Terakhir, Jokowi mendapatkan satu rapor merah selama 10 tahun menjabat yaitu di aspek demokrasi. LSI Denny JA menggunakan data Indeks Demokrasi dari lembaga pengukur Economist Intelligence Unit.
“Indeks ini mengukur kualitas demokrasi dalam lima dimensi yakni proses pemilu, kebebasan sipil, pemerintahan, partisipasi politik dan budaya politik,” jelasnya.
Ardian mengatakan, skor demokrasi turun dari 6.95 poin di 2014 menjadi 6.53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023.
“Dilihat dari skor dan ranking ini mengalami penurunan sehingga performa kita catat menurun dan ini menjadi rapor merah Jokowi dalam Indeks Demokrasi,” kata Ardian.
Meski ada tantangan, seperti penurunan dalam indeks demokrasi, Kata Ardian, secara keseluruhan, Indonesia berada di jalur yang tepat dalam banyak aspek pembangunan. Jokowi berhasil menancapkan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di masa depan.
“Tetapi tentu akan jauh lebih baik, jika kemajuan ekonomi, dan kemajuan sosial, berjalan seiring dengan kemajuan demokrasi,” pungkasnya. (bbs/san)
