SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) memperketat pemantauan pasar valuta asing dengan pengawasan 24 jam di tengah meningkatnya tekanan global yang dipicu eskalasi konflik Timur Tengah, yang mengganggu aliran energi, meningkatkan volatilitas harga minyak, dan mempercepat pergeseran arus modal ke aset safe haven.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral kini harus mengikuti ritme perdagangan global yang bergerak tanpa jeda dari Asia hingga Amerika Serikat.
“Jadi BI sekarang buka 24 jam. Jadi di Singapura buka 1 jam di Hongkong kita udah buka juga. Kemudian nanti kita tutup, jam 3 tutup, Eropanya masih jalan. Kemudian teman-teman istirahat sebentar, nanti jam 9 di Amerika, kita kan sekitar jam 8 atau 9 malam, Amerika ini buka. Jadi kita tetap melek,” ujarnya dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rupiah melemah di tengah penguatan dolar AS yang kembali menembus level psikologis di atas 100 pada indeks DXY, seiring meningkatnya risk-off global setelah eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tekanan terlihat serempak di emerging markets ketika investor beralih ke aset aman di tengah lonjakan ketidakpastian geopolitik dan energi.
Sejak akhir Februari, rupiah tercatat melemah 1,91% dengan depresiasi year to date 2,39%, dan sempat diperdagangkan di kisaran Rp 17.130 per dolar AS, mengikuti penguatan dolar yang kembali menjadi aset dominan global.
Tekanan lebih dulu tercermin di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), yang sempat bergerak di atas Rp 17.100 sebelum pasar spot domestik menyesuaikan. Pergerakan ini mempercepat repricing ekspektasi nilai tukar di Asia.
Baca Juga: Destry Damayanti Pimpin BI, Stabilitas Jadi Prioritas
“Kadang di NDF itu rupiah sudah bergerak duluan, padahal belum ada transaksi riil. Kalau tidak direspons, pagi harinya bisa terbawa ke pasar spot,” kata Destry.
Pergerakan tersebut diikuti pelemahan mata uang kawasan, termasuk won Korea Selatan, baht Thailand, dan dolar Singapura, di tengah penguatan dolar dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai.
BI merespons dengan intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan NDF offshore, serta menjaga likuiditas rupiah melalui pertumbuhan uang primer (M0) di atas 10%.
Di pasar obligasi, aliran dana asing menunjukkan stabilisasi dengan sebagian kembali ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), meski secara keseluruhan masih mencatat outflow sekitar Rp 21 triliun sejak tekanan global meningkat.
Di pasar energi, eskalasi konflik AS–Israel–Iran kembali mengganggu jalur distribusi di Selat Hormuz, yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia. Brent sempat menembus di atas US$100 per barel, memicu penguatan dolar AS dan tekanan lanjutan pada aset berisiko.
Rupiah bergerak dalam rentang Rp 17.113–17.127 per dolar AS dalam sesi terakhir, seiring penguatan dolar dan pelemahan serentak mata uang Asia.
Baca Juga: Bank Indonesia Buka Seleksi Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer, Cek Persyaratannya
Di sisi komoditas, kenaikan harga minyak turut mengangkat harga ekspor utama Indonesia, termasuk batu bara, crude palm oil (CPO), dan emas, di tengah meningkatnya permintaan aset lindung nilai global.
Iran yang menyumbang sekitar 5% produksi minyak global memiliki dampak tidak proporsional karena Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, membuat setiap gangguan langsung tercermin pada harga energi dan sentimen risiko global.
BI memetakan transmisi tekanan global melalui tiga kanal utama. Kanal finansial ditandai risk-off dan arus keluar dari emerging markets. Kanal komoditas dipimpin lonjakan minyak yang merembet ke emas, batu bara, aluminium, dan CPO. Kanal perdagangan dan produksi muncul dari disrupsi rantai pasok di kawasan Teluk yang berdampak ke Tiongkok, Uni Emirat Arab, Turki, dan Indonesia.
“Ini kondisi yang nggak terlalu bagus buat ekonomi global ya, yang namanya stagflasi. Ekonominya stagnan, inflasinya naik gitu. Nah jadi ini yang tentu dampaknya respons kebijakan ini menjadi penting. Beberapa negara melakukan respons kebijakan, fiskalnya akan lebih longgar. Kemudian juga kebijakan moneter yang tadi akan mulai tren ke bawah, mereka akan lebih berhati-hati,” pungkas Destry. (rmg/xan)
