SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi hampir sepenuhnya siap menjelang keberangkatan jemaah pada 22 April 2026. Di tengah kesiapan tersebut, dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah serta sejumlah catatan teknis tetap menjadi perhatian.
“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh operasional pelayanan haji,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4).
Operasi haji akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah ke asrama. Sehari kemudian, gelombang pertama diberangkatkan menuju Madinah. Keberangkatan dilakukan bertahap hingga seluruh jemaah ditargetkan sudah berada di Tanah Suci paling lambat 21 Mei 2026.
Gelombang kedua dijadwalkan berangkat pada 7 Mei melalui Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekkah. Rangkaian ibadah ini akan mencapai puncaknya pada 25–26 Mei 2026 di Arafah. Proses pemulangan jemaah dimulai 1 Juni dan berlangsung bertahap hingga 1 Juli 2026.
Untuk mendukung operasional tersebut, pemerintah menyiapkan 16 embarkasi, termasuk dua tambahan di Cipondoh dan Yogyakarta. Selain itu, empat bandara—Soekarno-Hatta, Solo, Juanda, dan Makassar—akan menerapkan sistem fast track.
Melalui skema ini, pemeriksaan imigrasi Arab Saudi dilakukan sejak di Indonesia. “Jadi, saat tiba di Saudi jemaah bisa langsung keluar bandara menuju bus tanpa melakukan pemeriksaan lagi,” kata Irfan.
Baca Juga: Diungkap Mantan Stafsus Yaqut, 24 Anggota DPR Minta Uang Oleh-oleh Di Arab Saudi
Layanan selama di Tanah Suci juga telah disiapkan secara menyeluruh. Di Mekkah tersedia 177 hotel dan 51 dapur, sementara di Madinah disiapkan 100 hotel dan 23 dapur. Layanan kesehatan diperkuat dengan 40 klinik di Mekkah dan lima klinik di Madinah, di bawah supervisi Saudi German Hospital. Transportasi jemaah juga telah dipastikan siap.
Di luar kesiapan teknis tersebut, faktor keamanan tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah situasi kawasan Timur Tengah yang masih bergejolak.
“Presiden Prabowo meminta kepada kami untuk menjadikan keselamatan dan keamanan jemaah sebagai prioritas utama,” ujar Irfan.
Pemberangkatan jemaah akan tetap dilakukan selama tidak ada larangan dari Pemerintah Arab Saudi. “Selama tidak ada kalimat tidak ada keberangkatan dari pemerintah Saudi, insyaallah Indonesia tetap akan menjalankan atau memberangkatkan jemaah hajinya,” ujar Irfan mengutip arahan Presiden.
Di sisi administrasi, visa jemaah haji Indonesia sebagian besar telah rampung sejak pertengahan Ramadan. Namun pemerintah masih mencermati kondisi kesehatan jemaah menjelang keberangkatan.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ribuan jemaah batal berangkat meski visa telah terbit akibat sakit atau wafat. “Sekarang kita berharap tidak ada seat yang kosong,” kata Irfan.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Bongkar Jejak Pengalihan Kuota Haji
Sementara itu, pada aspek layanan administrasi di Tanah Suci, distribusi Kartu Nusuk—dokumen identitas wajib jemaah—masih menghadapi kendala teknis. Dua penyedia layanan (syarikah), yakni Dhuyuf Al Bait dan Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service, telah diminta memastikan distribusi berjalan tepat waktu.
Sebagian kartu yang ditangani Rakeen Mashariq telah diterima di Indonesia. Namun kartu dari Dhuyuf Al Bait yang tiba sejak akhir pekan lalu masih tertahan dalam proses administrasi di Bea Cukai. “Kami sedang membantu agar bisa segera dikeluarkan,” ujar Irfan.
Pemerintah menargetkan seluruh kartu Nusuk dapat dibagikan dan diaktifkan sejak jemaah masih berada di embarkasi. Kebijakan ini merupakan evaluasi dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, ketika distribusi dilakukan di Arab Saudi dan menimbulkan kendala di lapangan.
Sejumlah jemaah kala itu tidak menerima kartu tepat waktu, sehingga mengalami kesulitan mengakses layanan, termasuk saat memasuki Masjidil Haram dan mengatur jadwal kunjungan ke Raudhah. “Kami tidak ingin kendala yang sama terulang,” kata Irfan.
Selain kesiapan jemaah, pemerintah juga telah mulai memberangkatkan petugas haji secara bertahap. Tim pendahulu berangkat pada 13 April 2026, disusul Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bandara dan Madinah pada 17 April untuk menyambut kedatangan jemaah pertama. PPIH Mekkah dijadwalkan berangkat pada 24 April 2026.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji resmi. Arab Saudi disebut akan memperketat pengawasan pada musim haji tahun ini, dengan pemeriksaan di berbagai titik masuk.
Menurut Irfan, hanya pemegang visa haji yang diizinkan masuk ke Mekkah. Pelanggaran aturan tersebut dapat berujung pada denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun
Pada 2025, sekitar 1.000 warga negara Indonesia dicegah berangkat karena tidak memiliki visa haji. Sebagian lainnya sudah tiba di Arab Saudi namun tidak dapat memasuki Mekkah karena menggunakan visa ziarah atau kerja. (rmg/xan)
