SATELITNEWS.COM, SERANG—Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32,5 miliar untuk pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial (Bansos) penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk memberikan bansos kepada 65 ribu keluarga peneirma manfaat (KPM).
Kepala Dinsos Provinsi Banten, Nurhana menyatakan jumlah KPM program bansos penanganan kemiskinan ekstrem akan meningkat di tahun 2024. Peningkatannya mencapai dua kali lipat.
“Memang sebelumnya di tahun 2023 baru 27.500, sekarang meningkat menjadi 65 ribu penerima yang nanti akan kita berikan bantuan di tahun 2024 ini,” katanya, Kamis (11/1).
Data tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan rincian, Kota Serang tercatat sebanyak 6.391 KPM, Kabupaten Serang 9.435 KPM, Kota Cilegon, 2.135 KPM.
Lalu Kabupaten Pandeglang 13.742 KPM, Kabupaten Lebak 15.897 KPM, Kota Tangerang 7.646 KPM, Kota Tangerang Selatan 1.100 KPM, dan terakhir Kabupaten Tangerang 8.654 KPM
Baca Juga: Kinerja Dinsos Banten Dipertanyakan, Yeremia: Keterbatasan Petugas Jangan Dijadikan Alasan
Nurhana menjelaskan, data tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang kemudian data itu disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.
Barulah setelah itu data tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan oleh Dinsos Provinsi Banten, untuk pelaksanaan pendistribusian program bansos kepada masyarakat berstatus penerima manfaat.
BeritaTerbaru
“Kita memperoleh data dari Bappeda Provinsi Banten yang nanti akan dijadikan sebagai data acuan, atau data sasaran calon penerima bantuan kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Adapun terkait dengan jenisnya, Nurhana mengatakan, bantuan yang distribusikan itu berupa bantuan non tunai dengan nominal sebesar Rp500 ribu per KPM. Sehingga di tahun 2024 ini anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program penyaluran bansos penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Banten kurang lebih sebesar Rp32,5 miliar.
“65.000 penerima dikali Rp500 ribu, kurang lebih Rp32 miliar an,” Nurhana menjelaskan.
Pada pelaksanaannya, Nurhana menjelaskan, penyaluran program bantuan itu akan dilaksanakan secara bertahap per semester. Namun ia menargetkan, penyaluran tersebut sudah mulai bisa dilaksanakan di Triwulan II Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
“Kita akan lakukan verifikasi validasi dulu, mungkin ya, insyaallah Triwulan ke-II kita rencananya mulai bisa menggelontorkan bantuan itu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, penanganan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas progam yang akan dilaksanakan menggunakan APBD Banten 2024. Selain itu, APBD sebesar Rp11,7 triliun juga diprioritaskan untuk menangani gizi buruk, stunting, dan pengendalian inflasi. Hal itu diungkapkan Pj Sekda Banten Virgojanti, Rabu (10/1).
“Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” katanya.
Selanjutnya, kata Virgo, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.
“Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.
Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024. (cr2/bnn/gatot)
